Mengenal Jenis-jenis Surat Setoran Pajak

Selain Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Setoran Pajak (SSP) tentu saja tak bisa lepas jika berbicara soal pajak. NPWP merupakan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan Surat setoran pajak (SSP) merupakan bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan oleh si wajib pajak. Bagi para pekerja pemula perlu mengetahui bahwa SSP menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

Surat Setoran Pajak terdiri dari beberapa jenis, artikel ini akan membahas jenis-jenis Surat Setoran Pajak, antara lain;

  1. Surat Setoran Pajak (SSP)  Standar

SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakansebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per-01/PJ./2006).

Pinjaman Dana Tunai
Ajukan Online, Cepat, Tanpa Ribet dan Syarat Mudah
RP

SSP Standar dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayar melalui Kantor Penerima Pembayaran yang belum terhubung secara online tapi masih berhak menerima pembayaran pajak, dan untuk penyetoran/pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan dan atau PPN Bendaharawan.

SSP Standar  dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang peruntukannya sebagai berikut :

  • Lembar ke-1    : Untuk Arsip Wajib Pajak
  • Lembar ke-2    : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
  • Lembar ke-3    : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
  • Lembar ke-4    : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran
  • Lembar ke-5    : Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

SSP Standar diisi sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SSP sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-01/PJ./2006

  1. Surat Setoran Pajak Khusus

SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-01/Pj./2006, dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan.

SSP Khusus dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak. SSP Khusus dicetak pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 (dua) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP Standar. Terpisah sebanyak 1 (satu) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-2 SSP Standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP).

Beberapa tempat yang dijadikan lokasi untuk pembayaran pajak negara dan penyetoran Surat Setoran Pajak ini yakni :

  1. Kantor Pos

Berbagai kantor pos yang ada di masing – masing daerah sudah bisa untuk dijadikan sebagai tempat pembayaran biaya wajib pajak. Selain karena lokasi kantor pos yang ada di masing – masing kecamatan, kantor pos ini tepat dijadikan sebagai tempat pembayaran pajak karenan memang merupakan badan hukum yang dimiliki oleh negara.

      2. Bank Badan Hukum Milik Negara

Bank Badan Hukum diartikan sebagai lokasi yang bisa digunakan sebagai tempat pembayaran pajak negara. Badan hukum negara yang berwenang ini langsung ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola biaya pajak negara yang sudah dibayarkan.

      3. Bank Badan Hukum Daerah

Bank badan hukum tidak hanya di pusat saja, akan tetapi sekarang sudah bank badan hukum daerah yang memudahkan kalangan rekanan dalam melakukan pembayaran pajak negara yang ada.

      4. Tempat Pembayaran Lainnya

Tempat pembayaran atau penyetoran Surat Setoran Pajak yang keempat ini termasuk dalam alternatif tempat yang digunakan sebagai lokasi penarikan pajak. Tempat pembayaran pajak yang keempat ini biasanya langsung ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *